JurnalisKapuasHulu.com – Realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Kapuas Hulu untuk bulan Agustus 2024 sudah tembus Rp1 Triliun atau Rp1.297,79 miliar atau 63,72 persen dari pagu Rp2.036,64 miliar. Realisasi tersebut terdiri belanja pemerintah pusat (Satker K/L) mencapai Rp216,71 miliar atau 57,2 persen dari pagu Rp378,87 miliar dan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1.081,07 miliar atau 65,21 persen dari pagu Rp1.657,76 miliar. Hal ini disampaikan langsung Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno pada press rilis pada 27 September 2024.
Pada rilis edisi September kali ini disampaikan secara bersama-sama oleh para pimpinan Kemenkeu Satu Kapuas Hulu yaitu Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno, Kepala KPPBC Nanga Badau Henry Imanuel Sinuraya dan Kepala KP2KP Putussibau Rabitha Alam. Kegiatan kali ini juga diikuti para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker mitra kerja KPPN Putussibau, perwakilan SKPD/OPD Pemda Kapuas Hulu diantaranya BKAD, BAPPEDA dan BAPENDA, akademisi PDD Polnep Kapuas Hulu, perwakilan perbankan dan pegadaian serta beberapa jurnalis dan para pejabat pengelola keuangan satker.
Sri Winarno pada awal penyampaian rilis, merincikan realisasi APBN hingga 31 Agustus 2024 bahwa capaian endapatan negara sebesar Rp156,13 miliar atau naik 9,9 persen dibandingkan tahun lalu, Kemudian belanja pemerintah pusat sebesar Rp216,71 miliar naik 30,4 persen, Transfer Ke Daerah Rp1.081,07 miliar atau naik 17,3 persen dari tahun lalu sehingga pada periode ini terjadi defisit sebesar Rp1.141,65 miliar.
Sri Winarno juga mengingatkan kembali pentingnya implementasi transaksi non tunai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Terdapat 12 satker yang belum menggunakan CMS agar segera berkoordinasi dengan bank mitra untuk menerapkan CMS. Hal ini juga sebagai evaluasi tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dalam pengelolaan rekening pada K/L yang belum memanfaatkan Cash Management System (CMS).
Implementasi transaksi non tunai oleh satker K/L pengelola APBN di Kapuas Hulu juga masih tergolong minim yaitu pengguna aktif KKP baru 5 satker transaksinya mencapai Rp422,44 juta, sedangkan pengguna Digipay baru 4 satker dengan transaksi sebanyak 84 transaksi sebesar Rp33,36 juta. Transaksi penggunaan CMS oleh Bendahara baru dilakukan pada 21 rekening virtual atau 67,74 persen sampai akhir Agustus 2024 ini.
“Kontribusi satker di wilayah Kapuas Hulu dalam mendukung transaksi non tunai diharapkan dapat ditingkatkan terus walaupun berada di daerah perbatasan NKRI, khususnya satker-satker yang memiliki pagu belanja relatif besar, ” kata Sri.
Sri menjelaskan, progres kinerja APBD Kabupaten Kapuas Hulu hingga Agustus 2024 merujuk data dari BKAD terlihat realisasi pendapatan mencapai Rp1.157,03 miliar atau 62,66 persen, yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.002,78 atau 57,62 persen. Realisasi belanja daerah sebesar Rp972,65 miliar atau 52,66 persen, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 49,94 persen.
“Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN sebesar 63,72 persen yang disalurkan melalui KPPN Putussibau maka realisasi 52,66.persen belanja daerah dari APBD masih lebih rendah, ” ujar Sri.
Lanjut Sri, realisasi belanja APBD masih didominasi oleh komponen belanja Operasi sebesar Rp654,88 miliar atau 54,41 persen yang terdiri dari belanja pegawai realisasinya sebesar 64,15 persen, kemudian belanja barang dan jasa 46,17 persen, belanja hibah 37,34.persen serta untuk belanja bansos 17,91 persen.
Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp1.846,42 miliar, terlihat Rasio PAD 2024 sebesar 4,48 persen lebih tinggi dibandingkan periode 2023 sebesar 4,86.persen. Namun besaran rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah. Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kapuas Hulu supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah.
Secara rinci realisasi PAD sampai 31 Agustus 2024 mencapai Rp56,8 miliar atau 68,66 persen dari target Rp82,73 miliar, yang didominasi atau berasal dari pajak daerah Rp17,93 miliar, Lain-lain PAD Rp17,88 miliar, disusul penerimaan dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17,07 miliar dimana realisasinya telah mencapai 101,25% dari target, dan Retribusi Daerah Rp3,92 miliar atau 67,7 persen dari target.
“Realisasi Pajak Daerah terendah adalah PBB P2 sebesar 10,23.persen, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 30,86 persen. Tentunya diperlukan upaya dan analisis atau kajian lagi agar dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian Pajak Daerah tersebut agar dapat diakselerasi capaiannya, ” jelas Sri.
Disisi lain kata Sri, terdapat realisasi Pajak Daerah yang sudah mencapai lebih dari 75 persen yaitu Pajak Parkir 114,32 persen, Pajak Restoran 96,77 persen. Pajak Reklame 79,73.persen, Pajak Penerangan Jalan 76,98%, dan Pajak Hiburan 75,22 persen. Tingginya capaian realisasi Pajak Daerah tersebut setidaknya menunjukkan geliat perekonomian di Kabupaten Kapus Hulu sudah meningkat pada triwulan III tahun 2024.
Penyaluran dana Transfer Ke Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau sampai dengan bulan Agustus 2024 meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa yang totalnya telah mencapai mencapai Rp1.081,08 miliar atau 65,21 persen dari total pagu TKD sebesar Rp1.657,74 miliar.
Realisasi penyaluran DAU sebesar Rp650,78 miliar atau 65,35 persen dari target yang terdiri dari DAU block grant dan spesific grant, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp51,78 miliar atau 58,91 persen dari pagu Rp87,87 miliar yang terdiri dari DBH Pajak, DBH SDA dan DBH Sawit, kemudian DAK Fisik sebesar Rp85,84 miliar atau 56,95 persen, DAK Non Fisik sebesar Rp118,36 miliar atau 69,59% dari pagu Rp170,08 miliar, dana Insentif Fiskal sebesar 3,52 miliar atau 50 persen dari target.
Diantara alokasi TKD capaian tertinggi adalah Dana Desa dimana hingga akhir Agustus 2024 sudah mencapai 69,39 persen atau sebesar Rp170,79 miliar dari pagu Rp246,13 miliar. Seluruh desa di Kapuas Hulu sebanyak 278 desa sudah disalurkan Dana Desa Tahap I non-earmark dan earmark. Sedangkan tahap II, yang sudah disalurkan sebanyak 97 desa untuk Dana Desa non-earmark dan Dana Desa earmark.
“Realisasi Belanja Pegawai sebesar 76,25 persen. Belanja Barang 56,09 persen sedangkan belanja modal baru terserap 36,45.persen sehingga rata-rata realisasi K/L telah mencapai 57,2 persen masih dibawah target rata-rata triwulan III 71,67 persen, ” kata Sri.
Sementara Rabitha Alam Kepala KP2KP Putussibau menyampaikan informasi penerimaan pajak sebesar 141,19 miliar atau naik 9,43 persen persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 dengan kontribusi terbesar adalah dari PPN 61,12% dan PPh Non-Migas 37,67 persen.
Penyampaian rilis dilanjutkan oleh Henry Imanuel Sinuraya Kepala KPPBC Nanga Badau menyampaikan informasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Agustus 2024 sebesar Rp408,17 juta atau 1.031 persen dari target Rp39,6 juta dan tumbuh 890 persen dibandingkan tahun lalu.
“Neraca perdagangan yang melalui PLBN Nanga Badau menunjukkan defisit sebesar Rp28,4 miliar atau turun 178.persen yang disebabkan karena adanya pertumbuhan impor pipa untuk perkebunan kelapa sawit dan impor aspal untuk penyelesaian proyek strategis nasional di kuartal pertama 2024,” pungkasnya. (Opik)