JurnalisKapuasHulu.com – Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) perikanan dan perairan di Kapuas Hulu mengeluhkan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang selama ini dinilainya tidak ada perhatian baik itu pembinaan hingga bantuan kepada mereka, terutama dalam melakukan pengawasan perairan. Sementara aktivitas penyentruman ikan di perairan Kapuas Hulu sering terjadi.
“Jangan kan untuk perhatian kepada nelayan, untuk pembinaan kepada Pokmaswas saja tidak ada,” kata Mus Mulyadi Pokmaswas Kelurahan Hilir Kecamatan Putussibau Utara, Rabu (5/2).
Mus mengatakan, dalam hal melakukan pengawasan perairan, selama ini pihaknya selalu menggunakan dana swadaya sendiri dan tidak ada bantuan dari Dinas Perikanan selama ini.
“Belum lagi setiap melakukan pengawasan secara langsung, tidak ada pegawai dari Dinas Perikanan yang turun langsung. Kami biasanya melakukan pengawasan perairan bersama polisi dan PSDKP, dari Dinas Perikanan mana ada turun,” ujarnya.
Mus mengungkapkan, bahwa banyak terjadinya penyentruman ikan di perairan di Kapuas Hulu yang harus ditertibkan, tak jarang juga dalam melakukan patroli di lapangan pihaknya sering menemukan oknum masyarakat yang kedapatan melakukan penyentruman ikan.
“Terkadang kita saat patroli hingga subuh dan bertaruh nyawa juga karena dari pelaku penyetruman ada yang membawa senjata tajam maupun senapan,” ungkapnya.
Untuk itu dirinya berharap kepada Dinas Perikanan Kapuas Hulu dapat memberikan perhatian kepada Pokmaswas yang bertugas ini.
“Jangan sampai ketika kita melakukan patroli dilapangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu kita harap kehadiran Dinas Perikanan dapat melakukan pembinaan kepada Pokmaswas maupun nelayan,” ungkapnya.
Sementara Koordinator Pengawasan Sumber Daya dan Kelautan Perikanan (PSDKP) wilayah kerja Kapuas Hulu, Wisnu Jaya Rantaka menyampaikan untuk aktivitas penyentruman di perairan Kapuas Hulu lumayan banyak.
“Tahun 2024 kemarin kita dapat laporan 7 pengaduan. Dan satu kita lakukan penegakan hukum,” ujarnya.
Menurut Wisnu, banyak dampak negatif dari penyetruman Ikan mulai dari kerusakan lingkungan, merusak telur ikan dan membuat anak ikan jadi mati sehingga berdampak juga dengan hasil tangkapan nelayan.
“Belum lagi penyentruman ikan berdampak langsung kepada pelakunya, bisa saja pelaku itu tewas kesetrum saat melakukan aksinya,” jelasnya.
Wisnu mengungkapkan, ada beberapa tempat yang selalu dijadikan tempat penyentruman oleh oknum masyarakat seperti perairan daerah Kedamin, Ujung Pinang, Ujung Bayur dan Keliling Semulung.
“Penyentruman ikan ini tidak bisa kita biarkan, tapi bagaimana kita bersama-sama melakukan pencegahan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan penyentruman tersebut,” tegas Wisnu.
Selama ini kata Wisnu, PSDKP sudah berupaya bagaimana mencegah terjadinya penyentruman ikan ini mulai dari patroli rutin bersama Pokmaswas maupun nelayan hingga melakukan penegakan.
“Tapi kita tidak bisa melakukan patroli perairan di Kapuas Hulu karena kita ada keterbatasan anggaran dan SDM,” ungkapnya.
Masalah pengawasan perairan ini kata Wisnu, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pokmaswas maupun PSDKP, tetapi menjadi tanggung jawab semuanya terutama dari Pemerintah Daerah hingga Pol Air.
“Yang jelas menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga perairan ini,” ucapnya.
Sukiman Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kapuas Hulu menyampaikan, selama ini pihaknya bukan tidak ada perhatian terhadap Pokmaswas maupun nelayan. Begitu juga dengan kegiatan patroli perairan, bukan pihaknya tidak peduli.
“Selama ini terkendala dengan anggaran dan sarana prasarana ke lapangan. Karena kita untuk patroli belum memiliki sepit,” ujarnya.
Sukiman mengatakan, untuk tahun 2025 ini, anggaran Pokmaswas ini sudah dianggarkan, namun dirinya belum tahu apakah akan terealisasi semuanya atau tidak, atau ada pemotongan atau tidak.
“Kita lihat nantilah, mudah-mudahan tidak ada pemotongan untuk anggaran Pokmaswas ini,” pungkasnya. (Opik)
