JurnalisKapuasHulu.com – Harapan masyarakat Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir terhadap pembangunan ruas Jalan Nanga Mandai – Embaloh terus digaungkan. Jalan dengan panjang 31 kilometer saat ini memang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menuntaskan jalan tersebut hingga pengaspalan.
Bupati menyampaikan, bahwa untuk menuntaskan pembangunan jalan Nanga Mandai – Embaloh tersebut hingga pengaspalan membutuhkan biaya hampir Rp100 Miliar.
“Kita daerah tentunya tidak mampu, karena harus berbagi pembangunan dengan daerah lain. Sehingga kita pun harus mencari pembiayaan dari pihak lain baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Namun kita tetap upayakan,” kata Bupati baru-baru ini.
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan, untuk ruas jalan Nanga Mandai – Embaloh juga sudah diusulkan ke Kementerian PUPR pada tahun 2025.
“Kita sangat memahami ketika masyarakat berteriak untuk meminta pembangunan dan perhatian dari Pemerintah. Sementara Kabupaten Kapuas Hulu memiliki ruas jalan Kabupaten dan desa panjang sekali,” ujar Bupati.
Untuk membangun Kapuas Hulu yang begitu luas ini kata Bupati, tentunya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi hingga pusat.
“Salah satu upaya Pemkab Kapuas Hulu adalah berkomunikasi dengan baik dengan pemegang kebijakan. Dalam hal ini untuk Daerah Pemilihan Kalbar II ini adalah Lazarus yang merupakan Ketua Komisi V DPR RI,” jelas Bupati.
Menurut Bupati, banyak pembangunan dari Pemerintah Pusat melalui PUPR yang masuk ke Kabupaten Kapuas Hulu.
Untuk tahun ini kata Bupati, pihaknya banyak mengusulkan infrastruktur terutama ruas jalan demi mendapatkan dana Instruksi Presiden.
“Mudah-mudahan usulan kita mendapatkan respon dari Kementerian PUPR dan kita harapkan Ketua Komisi V DPR RI dapat mengawal usulan kami ini supaya dapat terlaksana,” ujar Bupati.
Lanjut Bupati, salah satu usulan Pemkab Kapuas Hulu kepada Kementerian PUPR adalah untuk pembangunan jembatan Bati Kecamatan Seberuang. Dimana usulan jembatan tersebut dianggap sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat.
“Sementara untuk jalan, semua ruas kita usulkan ke Kementerian PUPR,” ucapnya.
Sambung Bupati, untuk jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ada 1.244 kilometer sementara jalan desa 875 kilometer.
“Hampir 2.000 kilometer jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” pungkas Bupati. (Opik)
