JurnalisKapuasHulu.com – Sebanyak tujuh madrasah di Kabupaten Kapuas Hulu akan mendapatkan pembangunan baru dari Kementerian PUPR pada tahun 2025.
Ketujuh madrasah tersebut diantaranya MIN Kapuas Hulu, MTs Negeri 1 Kapuas Hulu, MTs N 2 Kapuas Hulu, MTs Maarif Kapuas Hulu, MIS Nahdlatul Wathan Kapuas Hulu, MIS Raudatul Jannah Kapuas Hulu dan MAS Al Azhar Kapuas Hulu.
Namun untuk dilakukannya pembangunan terhadap 7 madrasah ini, ada syarat yang harus dilengkapi oleh pihak madrasah yang diminta oleh Kementerian PUPR yakni surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari Pemkab Kapuas Hulu.
Iskandar Syahputra Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kapuas Hulu menyampaikan, jika sekolahnya akan mendapatkan pembangunan baru dari Kementerian PUPR. Hanya saja dari pihak Kementerian PUPR meminta surat KKPR dari Pemerintah Kapuas Hulu sebagai syarat administrasi untuk dilakukan pembangunan.
“Dari Kementrian Agama Kapuas Hulu sudah mengajukan permohonan untuk KKPR ini kepada Pemkab Kapuas Hulu, tapi sampai hari ini belum ada perkembangannya,” katanya, Kamis (9/10).
Iskandar pun berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat mendukung program dari Kementerian PUPR dalam membangun madrasah.
“Kita berharap dari Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan surat KKPR yang diminta oleh Kementerian PUPR ini, jangan program ini terhambat dan terkendala karena KKPR yang tidak dikeluarkan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Sebagai Kepala Madrasah, dirinya sangat berharap program pembangunan madrasah dapat berjalan dengan baik, karena pihaknya sangat membutuhkan karena 50 kondisi bangunan madrasah sudah tak layak dan harus dibangun baru.
“Kita pun tidak mau sekolah kita ini ambruk seperti pondok pesantren Al Khoziny di Surabaya yang ambruk dan menelan jiwa. Jangan sampai itu terjadi,” ungkapnya.
Ditambahkan Muhammad Yusuf Ketua Komite MIN 1 Kapuas Hulu menyambut baik dan bersyukur, madrasah ini mendapatkan bantuan pembangunan baru dari Kementerian PUPR tahun 2025.
“Makanya kita berharap dari Pemkab Kapuas Hulu dapat memberikan dukungannya juga agar pembangunan nanti dapat berjalan lancar. Terutama dukungan dalam surat KKPP yang diminta oleh Kementerian PUPR,” ujarnya.
Sejauh ini kata Yusuf, bangunan MIN 1 Kapuas Hulu banyak yang sudah tidak layak dan membahayakan anak-anak saat belajar.
“50 persen bangunan madrasah ini sudah tidak layak dan harus dibangun baru,” ucapnya.
Yusuf mengatakan, madrasah ini dulu sempat pernah akan mendapatkan dana untuk pembangunan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama RI, hanya saja dibatalkan karena berkaitan dengan status tanah yang belum dihibahkan oleh pemerintah daerah.
“Dari Kementerian Agama belum bisa membangun madrasah ini, karena status tanahnya milik Pemerintah Daerah. Mereka akan membangun madrasah ini jika tanahnya sudah dihibahkan terlebih dahulu,” ujarnya.
Maka dari itu, Yusuf berharap kedepan dari Pemerintah Daerah dapat menghibahkan tanah tersebut ke Kementerian Agama sehingga kedepannya sekolah agama milik masyarakat Kapuas Hulu akan lebih mudah mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Sehingga madrasah ini akan terus berkembang,” tuturnya.
Sementara itu Tokoh Agama Kapuas Hulu M. Khusairi Husman mengucapkan terimakasih kepada Kementrian PUPR yang akan membangun 7 madrasah di Kapuas Hulu.
“Kita bersyukur Kapuas Hulu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat terutama dalam pembangunan madrasah,” ujarnya.
Dirinya berharap, dari Pemkab Kapuas Hulu dapat mendukung program dari Kementerian PUPR ini, karena ini merupakan kesempatan baik dari Kapuas Hulu bisa mendapatkan bantuan pembangunan madrasah.
“Kita harapkan apa yang menjadi syarat untuk pembangunan madrasah yang dibutuhkan oleh Kementerian PUPR ini, dari Pemkab Kapuas Hulu dapat memfasilitasinya. Salah satunya surat KKPR yang mereka minta dari Pemkab Kapuas Hulu,” harapnya.
Sambung Khusairi, jangan sampai surat KKPR yang menjadi syarat administrasi dimulainya pembangunan madrasah menjadi penghalang akibat pemerintah daerah yang kurang mendukung dan bantuan pembangunan madrasah ini pun dibatalkan.
“Karena kita juga tidak mau anak-anak kita belajar di bangunan yang sudah tua. Dan yang kita khawatirkan jangan sampai madrasah yang mau dibangun baru itu roboh seperti pondok pesantren di Surabaya yang menelan nyawa. Kita harapkan Pemerintah Daerah mendukung program ini,” pungkasnya. (Opik)