JurnalisKapuasHulu.com – Dalam rangka penetapan objek dan subjek Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2025 Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar Rapat Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bersama Pemkab Kapuas Hulu, Selasa (12/8). Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Moh Zaini.
Sidang ini menjadi bagian penting dalam tahapan reforma agraria, khususnya program redistribusi tanah yang menyasar kawasan hasil pelepasan hutan.
Dicky Zulkarnain Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Kapuas Hulu menjelaskan Redistribusi tanah merupakan proses pemberian hak atas tanah kepada subjek Reforma Agraria yang disertai dengan penerbitan sertifikat resmi.
“Untuk tahun 2025 ini, target kami sebanyak 1.150 bidang tanah yang menjadi objek Redistribusi dan tanah-tanah ini sebagian besar berasal dari pelepasan kawasan hutan,”katanya.
Dicky mengatakan, adapun lokasi objek Redistribusi tanah tersebar yakni di tujuh desa yakni Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu sebanyak 238 bidang, Seberu Kecamatan Silat Hilir 176 bidang, Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu 35 bidang, Engkerengas Kecamatan Selimbau 41 bidang, Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan 205 bidang, Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung 300 bidang dan Seneban Kecamatan Seberuang 155 bidang.
“Selanjutnya nanti kita akan melakukan verifikasi subjek dan objek. Proses identifikasi subjek penerima redistribusi dilakukan secara transparan, dengan mengutamakan masyarakat penggarap yang telah lama menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut,” jelasnya.
Ia juga mengimbau dukungan penuh dari masyarakat Kapuas Hulu agar program ini dapat berjalan dengan maksimal.
“Kami butuh dukungan masyarakat, terutama dalam melengkapi berkas-berkas. Tanpa dukungan masyarakat, program ini tidak akan bisa berjalan,” jelasnya.
Kemudian, dengan dukungan lintas sektoral dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan program redistribusi tanah ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Makanya koordinasi antar lembaga baik secara vertikal maupun horisontal sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik,” pungkas Dicky. (Opik)