JurnalisKapuasHulu.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Petrus Kusnadi diisukan mengarahkan para guru maupun tenaga PPPK untuk mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tertentu pada Pilkada 2024.
Mengingat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu memiliki guru kurang lebih 4.000. Sehingga Dinas Pendidikan ini dianggap dinas yang ‘seksi’ untuk mendapatkan dukungan politik dari para guru.
Petrus Kusnadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, bahwa keberadaan dirinya di Dinas Pendidikan ini pada Pilkada diisukan mengarahkan para guru untuk mendukung salah satu Paslon pada Pilkada 2024.
“Saya tidak mengharapkan sama sekali Dinas Pendidikan berpihak kepada salah satu Paslon. Karena tugas pendidikan itu sangat banyak,” katanya, Jumat (04/10/2024).
Tak hanya itu Petrus juga membantah bahwa dirinya memberikan arahan maupun dukungan kepada salah satu Paslon.
“Karena beberapa hari ini saya diisukan mendukung dan memihak salah satu Paslon. Saya belum mendapatkan secara tertulis maupun potongan rekaman yang menganggap saya memihak salah satu Paslon. Tapi saya harus mengantisipasi itu. Karena saya menyadari bahwa yang bertarung di Pilkada ini adalah kepala daerah. Sementara saya ini adalah staf dari mereka berdua. Tentunya saya harus menjaga netralitas,” ujarnya.
Petrus juga menegaskan, bahwa dirinya juga tidak pernah memberikan himbau baik secara lisan maupun tulisan kepada para guru.
“Saya pernah mendapatkan WhatsApp dari guru terkait Pilkada ini, tapi saya tidak tanggapi. Karena saya sadar betul dampak ketika saya memihak salah satu Paslon,” tuturnya
Untuk itu Kusnadi mengingatkan kepada guru, PPPK, tenaga honor maupun ASN untuk coba-coba terjun politik langsung karena politik ini bukan ranahnya. Kalau ada guru yang berani terang-terangan terlibat politik praktis siap-siap menanggung resikonya.
“Kalau ada guru yang mencatut Kepala Dinas Pendidikan dalam mendukung salah satu Paslon itu tidak benar,” ujar Petrus.
Petrus mengungkapkan, saat ini mereka dihadapkan dengan tugas pendataan PPPK, karena guru PPPK itu sangat banyak. Sementara mereka ini harus terdata terlebih dahulu. “Jangan gara-gara kita memikirkan hal yang tidak penting, tetapi pendataan pribadi kita terhadap PPPK ini menjadi tidak benar.
“Karena kita sudah melaksanakan asesmen nasional, kalau dulu ujian nasional sekarang sudah tidak lagi,” tuturnya.
Kusnadi pun tak menginginkan hal-hal tugas pendidikan itu dicampur adukkan dengan hal-hal diluar ranah pendidikan seperti pemilu ini. “Pemilu ini kan ada penyelenggaranya, tapi sebagi warga negara kita memang ada hak pilihnya. Tapi pilihan itu ada di hati kita masing-masing,” ujarnya.
Maka dari itu, dirinya tidak mau dianggap dalam Pilkada kali ini disebutkan memihak pada salah satu Paslon. Kemudian para guru diingatkan untuk bekerja secara profesional.
“Begitu juga dengan pendataan PPPK, jangan diplesetkan kalau mau lulus harus ada persetujuan Kepala Dinas. Tentu tidak seperti itu, semua ada aturannya,” ujar Kusnadi.
Sambung Kusnadi, pada Pilkada 2024 ini, dirinya memastikan netral dan tidak memihak kepada salah satu Paslon. “Bahkan kita juga sudah menandatangani fakta integritas untuk netral pada Pilkada ini,” pungkasnya. (Opik)
