JurnalisKapuasHulu.com – Masyarakat Kapuas Hulu mendesak Pemerintah Kabupaten untuk mengkaji ulang rencana pembelian mobil dinas untuk Forkompinda.
“Kebijakan seperti ini tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi harus segera dikaji ulang,” kata Ahmad Jais Warga Kapuas Hulu, Senin (18/8).
Ahmad Jais menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggelontorkan Rp 2 miliar untuk pembelian empat unit mobil dinas Forkompinda bagi Bupati dan Wakil Bupati mencerminkan minimnya kepekaan pemerintah daerah terhadap kondisi warganya.
“Seharusnya Bupati dan Wakil Bupati fokus pada perbaikan ekonomi, infrastruktur, pelayanan kesehatan maupun pendidikan, bukan fasilitas mewah yang tidak punya urgensinya,” ujarnya.
Jais menegaskan, pengadaan mobil dinas tersebut jauh dari prioritas di tengah harga bahan pokok yang tak stabil, infrastruktur jalan rusak, dan terbatasnya lapangan kerja.
“Apakah pengadaan itu lebih penting daripada pengentasan kemiskinan,” ucapnya.
Hal serupa diungkapkan Iskandar Abe warga Kapuas Hulu menyampaikan, Pemkab Kapuas Hulu seharusnya mengkaji ulang terkait pembelian mobil dinas Forkopimda.
“Kenapa harus mengkaji ulang,? Disaat tidak sedikit kebutuhan masyarakat yang benar – benar urgensi seperti jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, kebutuhan akan air bersih dan lain-lain,” ujarnya.
Tentunya kata Abe, pembelian mobil dinas untuk Forkompinda (Dandim, Polres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri ) langkah tersebut apabila benar dilakukan, sungguh Pemda Kapuas Hulu terkesan memandang sebelah mata kepada sesuatu yang benar – benar darurat dan mendesak.
“Semoga saja Pemda Kapuas Hulu dan instansi calon penerima hibah mobil dinas dari Pemda Kapuas Hulu, mau berbesar hati dan selanjutnya mengalah dan bersedia menunggu sampai yang darurat dan mendesak itu, sudah bisa teratasi oleh Pemerintah,” harapnya.
Lanjut Abe, salah satu contoh yang benar – benar urgensi, yaitu air bersih di Kecamatan Empanang.Desa Nanga Kantuk dan desa Keling Panggau.
“Kami yang tinggal di daerah perbatasan ini benar – benar sangat membutuhkan persediaan air bersih. Jangan lah Pemerintah daerah sibuk untuk membeli mobil dinas yang peruntukannya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan, bahwa pertimbangan pemerintah daerah membeli mobil dinas untuk Forkompinda adalah mengingat mereka merupakan mitra strategis Pemerintah Daerah.
“Apalagi kita ketahui bahwa Kapuas Hulu ini luasnya mencapai 31.318 kilometer, tentunya ketika teman-teman Forkompinda mendampingi kami dilapangan dalam menjalankan tugas, mereka membutuhkan kendaraan yang maksimal,” kata Bupati.
Bupati mengatakan, sebelumnya juga Pemerintah Daerah pernah memberikan hibah mobil dinas kepada Forkompinda pada 10 tahun yang lalu, dimana kondisi mobilnya sudah tidak layak pakai.
“Kalau soal itu kita berpikir bagaimana supaya mendukung kinerja Pemerintah Daerah ini, kita memberikan hibah berupa mobil dinas kepada teman-teman Forkompinda. Lagipula mobil yang kita berikan bukanlah mobil yang mewah,” jelasnya.
Bupati menyampaikan, terkait pemberian mobil dinas Forkompinda ini, masyarakat tidak perlu mempersoalkannya. Soalnya dirinya dan Wakil Bupati juga tidak melakukan pengadaan mobil dinas.
“Karena mobil kami berdua itu masih bagus dan layak. Sementara mobil teman-teman Forkompinda ada mobilnya yang sudah tidak bisa dipakai. Seperti mobil Dandim dan Kapolres sudah tidak bisa dipakai. Inilah yang menjadi pertimbangan kami, karena mereka selalu mendampingi kita karena mereka selalu mendampingi kegiatan strategis kita,” jelas Bupati.
Sambung Bupati, jika pembelian mobil dinas Forkompinda ini dikaitkan dengan pemerataan pembangunan tentunya agak sulit karena anggaran terbatas, kemudian wilayah Kapuas Hulu luas, apalagi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
“Kalau kita bicara pemerataan pembangunan mungkin agak sulit terutama pembangunan jalan di kecamatan maupun desa harus bisa sama, tetapi kita lebih mengutamakan pembangunan dengan skala prioritas,” pungkas Bupati.
Sebagai informasi, Pemkab Kapuas Hulu sudah menganggarkan dana sebesar kurang lebih Rp2 miliar untuk pembelian empat unit mobil dinas baru di APBD Perubahan 2025.
Padahal kebijakan Bupati Kapuas Hulu lagi disorot masyarakat karena dianggap pembangunan di Kapuas Hulu belum merata dan Pemerintah Pusat juga lagi menggaungkan efisiensi anggaran. (Opik)