JurnalisKapuasHulu.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Abdul Hamid menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Anggaran Belanja Tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar, Senin (26/5) di Kantor BPK Kalbar, Pontianak.
Yang patut dibanggakan, dari LHP atas anggaran 2024 ini, Kabupaten Kapuas Hulu kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan raihan WTP ke 8 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Yang menerima penyerahan LHP tersebut Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, Wakil Ketua I DPRD Kapuas Hulu Abdul Hamid yang didampingi Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Inspektur Inspektorat Kapuas Hulu dan Kepala BKAD Kapuas Hulu
Wakil Ketua I DPRD Kapuas Hulu Abdul Hamid menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah menerima opini WTP ke 8 kali berturut turut, dan apresiasinya atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan sinergi yang baik dengan DPRD.
“Saya apresiasi dan bangga diraihnya opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2024, dengan opini WTP 8 kali secara berturut-turut,” katanya, Senin (26/5).
Ketua DPD NasDem Kapuas Hulu ini mengatakan, capaian opini WTP ini menunjukan komitmen kuat dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Opini WTP yang kembali diraih adalah bukti nyata dari tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pencapaian ini adalah hasil kolektif yang patut dibanggakan, berkat sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Untuk itu Hamid, DPRD Kapuas Hulu akan terus mengawal dan mendorong pemerintah daerah untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
“Opini WTP ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu,” jelasnya.
Hamid pun mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas bimbingan, koreksi, dan rekomendasi yang telah diberikan selama proses pemeriksaan. Rekomendasi tersebut akan menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk ditindaklanjuti demi penyempurnaan di masa mendatang.
“Harapan kami opini WTP ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran demi kepentingan seluruh masyarakat Kapuas Hulu,” pungkasnya. (Opik)