
JurnalisKapuasHulu.com – Sebanyak 30 orang Anggota DPRD Kapuas Hulu memiliki latar belakang pendidikan yang beragam baik lulusan SMA hingga S2.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, telah merilis data tentang anggota DPRD terpilih 2024-2029. Berdasarkan data tersebut, 10 orang merupakan pendidikan SMA, 2 orang lulusan D3, 14 orang S1, dan 4 orang S2.
Sedangkan mereka yang lulusan SMA seperti, Rinto dari partai Nasdem, Muara Marselina Hiro partai Demokrat, Monika Montes Partai Hanura, Hambali Partai Gerindra, Safarni Partai Golkar, Topan Ali Akbar partai PAN, Syeh Fadiel Andriansyah PAN, M.Akim Muslim Partai PDIP, Andrianus partai NasDem, dan Antonius Jugah partai PDIP.
Kemudian mereka lulusan D3, hanya dua orang anggota DPRD, seperti, Dery Kurniawan dari partai Nasdem, dan Surya Akbar dari partai Gerindra.
Terus anggota DPRD lulusan S1 yaitu, Yanto dari PDI Perjuangan, Kuswandi Partai Golkar, Stefanus partai Hanura, Beraun partai Gerindra, Antonius Thambun PDI Perjuangan, Hairudin PAN, Andi Aswad partai Demokrat, H Muksin partai Demokrat, Anggrawan Pramudya partai Golkar, Alexander Trifanto dari PDI Perjuangan, Abang Surahman PAN, Gusti Abdul Gafar dari PPP, dan Andreas Tingkah partai Gerindra.
Terakhir anggota DPRD lulusan S2 yaitu, Landa partai Perindo, Abdul Hamid partai Nasdem, Alfiansyah PPP, Masuhardi dari PPP, dan Aweng Partai Demokrat.
Menanggapi itu, beberapa warga Kapuas Hulu menyatakan agak ragu dengan kemampuan berpikir para anggota DPRD Kapuas Hulu terutama yang lulusan SMA dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Kalau lulusan SMA, bukan maksud merendahkan, takutnya enggak aspiratif. Memang sih belum tentu juga yang lulusan S1 lebih baik tapi setidaknya ada indikator jelas yang berkulitas dari anggota dewan,” ujar Ahmadin warga Kapuas Hulu, Selasa (21/10).
Hal senada juga disampaikan Danik warga Kapuas Hulu. Dirinya menganggap gelar calon anggota dewan juga penting. Sebab, mereka itu mewakili warga dengan tingkat pendidikan yang beragam.
“Tingkat pendidikan dianggap berhubungan dengan pemahaman dan kemampuan menganalisis isu-isu kompleks yang menjadi tugas utama anggota legislatif, seperti pembuatan undang-undang, pengawasan anggaran, dan perumusan kebijakan, ” pungkasnya. (Opik)