JurnalisKapuasHulu.com – Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 ini mendapat kuota 20.137 ribu Program Indonesia Pintar (PIP) untuk SD,SMP,SMA dan SMK dengan total anggaran Rp13,5 milyar.
Dari data yang dihimpun media ini bantuan PIP untuk jenjang SD ada 11.362 anak yang mendapatkan kuota PIP dengan jumlah anggaran yang disalurkan Rp4.551.300.000, jenjang SMP ada 5.106 anak yang menerima PIP dengan jumlah anggaran yang disalurkan sebesar Rp3.127.500.000, untuk SMA ada 2.880 anak penerima PIP dengan jumlah anggaran yang disalurkan Rp4.635.000.000 dan untuk SMK ada 789 anak penerima PIP dengan jumlah anggaran yang disalurkan Rp1.284.300.000.
Sarmin Kasi Kurikulum SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan, untuk jenjang SD ada 11.362 anak yang mendapatkan kuota PIP dengan jumlah anggaran yang disalurkan Rp4.551.300.000.
“Untuk data penerima dana PIP ini dari tiga sumber yakni dari pemberian pemerintah pusat langsung. Dimana sumbernya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemberian dari aktivasi nominasi, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau sekolah dan terakhir dari pemberian relaksasi atau dari anggota DPR RI,” katanya, Senin (3/3).
Sementara Petrus Kusnadi memastikan untuk di Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada yang namanya pemotongan dana PIP. “Karena dana PIP inikan langsung masuk ke rekening anak-anak penerima,” ujarnya.
Hanya saja yang menjadi persoalan biasanya kata Kusnadi, ketika si anak sudah mendapatkan kartu penerima, biasanya tidak pernah diinput oleh pihak sekolah.
“Sepanjang mekanisme itu dilakukan, saya rasa tidak ada masalah dengan dana PIP itu. Selain itu kami juga melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana PIP itu yakni melakukan pertemuan dengan kepala sekolah,” ujarnya.
Untuk itu Kusnadi mengingatkan kepada Kepala Sekolah ketika sudah ada pencairan dana PIP ini, jangan sampai ada pemotongan.
“Karena tujuan dana PIP ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin. Dana ini juga bertujuan untuk mencegah siswa putus sekolah karena kendala ekonomi,” pungkasnya. (Opik)
