JurnalisKapuasHulu.com – Kini Kementerian Transmigrasi (Kementrans) RI segera membuka diberlakukannya program transmigrasi. Pemerintah pusat menetapkan sejumlah wilayah prioritas untuk program transmigrasi di Kalimantan.
Melki Belulux Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sekaligus Mangku Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan pihaknya tegas menolak program transmigrasi.
“Kami menolak sepenuhnya terkait program transmigrasi ke tanah Kalimantan,” katanya, Rabu (16/7).
Melki mengatakan, di tanah Kalimantan masih banyak masyarakat adat yang belum sejahtera, tidak memiliki hak kepemilikan tanah, pendidikan yang belum cukup, perekonomian yang masih dibawah kata cukup,
“Sejahterakan dulu masyarakat adat di Kalimantan ini. Berikan mereka hak yang dapat mensejahterakan mereka,” ucapnya.
Menurut Melki, jika program Transmigrasi ini dilakukan maka akan sangat berdampak ketidakadilan kepada masyarakat asli tanah Kalimantan yang selama ini sudah menjaga tanah hutan adat budaya luhur Kalimantan.
“Bayangkan saja pendatang difasilitasi, diberikan hak tanah, diberikan fasilitas dan sebagainya sedangkan masyarakat asli Kalimantan ada yang masih memperjuangkan hak tanah milik mereka dan hutan adat mereka. Maka dari itu tidak ada transmigrasi ke tanah Kalimantan,” tegasnya.
Melki pun secara tegas menolak program transmigrasi, untuk itu pihaknya siap berdiri didepan gerbang Kalimantan jika hal itu dilakukan kepada tanah Kalimantan yang dicintai.
“Kalimantan sudah aman, tidak ada intoleransi yang terjadi baik suku maupun agama. Jangan rusak Kalimantan kami dari berbagai aspek kehidupan,” pungkasnya.
Sebagai informasi Pemerintah pusat telah menetapkan beberapa lokasi transmigrasi di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Beberapa daerah yang menjadi fokus program transmigrasi antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Tujuan utama program ini adalah pemerataan pembangunan, penyebaran penduduk, dan pemanfaatan potensi wilayah. (Opik)
